Uniopini

Peradilan untuk Anak Pelaku Bullying, Dibina atau Dibinasakan?

Pinterest LinkedIn Tumblr

Dapatkah peradilan untuk pelaku bullying yang masih dibawah umur diminta secara pidana? Dalam UU Nomor 11 tahun 2012 pasal 2 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa peradilan pidana pada anak berdasarkan asas pelindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa secara hukum, peradilan pada anak memang lebih diupayakan ke arah perdamaian dengan alasan utama yakni untuk melindungi masa depan anak.

Maraknya kasus bullying (perundungan) pada anak, bukan tidak mungkin salah satunya dikarenakan masih banyak anak-anak yang tidak tahu-menahu atau bahkan sama sekali tidak memiliki wawasan tentang konsekuensi yang akan didapat jika mereka melakukan tindakan bullying. Surilenamemandang bahwa prevalensi perilaku bullying di Indonesia terus meningkat dan telah menimbulkan dampak pada korban maupun pelaku bullying, meskipun belum ada data pastinya. Tindak tanduk anak khususnya anak dibawah umur, tidak akan terlepas dari tanggungjawab orangtua. Kesalahan anak adalah kesalahan orangtua, oleh karena itu jika anak melakukan kesalahan, maka bisa jadi orangtua sebagai orang terdekat anak juga lah yang luput dalam menjaganya anak mereka. Kekerasan fisik dan psikis yang diderita korban bullying, mungkin memang tak akan pernah setara dengan sanksi yang didapat oleh pelaku. Apalagi pelaku maupun korban masih merupakan anak dibawah umur yang cenderung akan dilindungi secara hukum.

Alur tentang kasus bullying cenderung sama, setelah berita tentang bullying tersebar diberbagai platform, opini dan komentar dari berbagai pihak pun berhamburan, meminta agar pelaku segera dihukum seberat-beratnya tak peduli pelaku masih dibawah umur. Contohnya saja pada kasus AY (14), remaja putri yang dikeroyok sekelompok remaja putri lain. Dalam kasus tersebut, banyak pihak yang menuntut keadilan dengan menjatuhi hukuman pidana bagi para pelaku. Jika mata dibayar mata, maka seluruh dunia akan buta, kutipan dari Gandhi itu nampaknya sesuai untuk meredam amarah berbagai pihak yang marah-marah demi membela korban. Tidak salah, mungkin mereka hanya tak berpikir panjang. Bukankah adil tak harus sama?

Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak (KPPAD) sempat menyatakanakan mengusahakan kasus AY diselesaikan tanpa melalui proses hukum dikarenakan pelaku dan korban masih dibawah umur. Menurut KPPAD, hukum pidana akan menghapus hak masa depan para pelaku. Unicef juga menyatakan demikian, selain merusak masa depan pelaku, jika anak dipenjara hal itu dapat menyebabkan anak terkoneksi dengan kejahatan yang lebih besar. Geram terhadap para pelaku bullying dan menuntut keadilan yang setara tanpa mempertimbangkan hal-hal lain dibelakangnya, dapat memunculkan keputusan yang tergesa dan tak bijaksana. Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), disebutkan bahwa diversisebagai upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Konsep diversi berlandaskan pada hukum restoratif, dimana anak sebagai pelaku didorong untuk memahami dan bertanggungjawab atas kesalahan dan hasil dari tindakan mereka.

Tentu masih ada jalan lain bukan? Karena, seperti pernyataan nyawa harus dibayar dengan nyawa adalah hal yang tidak tepat. Jika pelaku bullying harus dibully pula, maka yang melakukan pembalasan itu juga menjadi pelaku dan begitu seterusnya tidak akan pernah usai. Dalam hukuman restoratif, pelaku dapat masuk dan ikut serta dalam lembaga pembinaan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama selama 3 bulan.

Dalam laporan Departemen Pendidikan Inggris dikatakan bahwa sebanyak 97% pendekatan restoratif efektif mencegah perundungan. Restoratif Justice dari Inggris Raya juga menyatakan bahwa kebijakan hukum restoratif mampu meminimalkan efek perundungan berupa pengucilan sebanyak 51%. Jerry Lee Center of Criminology dari University of Pennsylvania juga mengakui hal serupa. Dari hasil analisis penelitiada 36 studi pada 1986 hingga 2005 dari Australia, New Zealand, Amerika, Kanada, dan Inggris tentang penerapan hukum restoratif yang mampu mengurangi peluang terjadinya pengulangan kejahatan serupa.

Wawasan untuk tidak menghakimi pelaku bullying dibawah umur nampaknya mesti diberikan lebih luas lagi untuk bangsa ini. Memberikan keadilan untuk anak bukan berarti membenarkan kesalahan yang telah diperbuatnya. Selain hukum restoratif, upaya pencegahan bullying pada anak juga mesti lebih digenjot lagi.

Sebab bukankah tak ada asap jika tak ada api? Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati bukan? Tentu banyak faktor yang membentuk anak menjadi sosok pelaku bullying. Bagaimana, bukankah masih ada solusi untuk masalah bullying pada anak? Menuntut keadilan bukan berarti membunuh haknya. Anak dibawah umur mesti dibimbing, dibina, bukan dibinasakan. (KKY)

Sumber Gambar : cnnindonesia.com

Rizky Ayu
Author

Write A Comment